Langsung ke isi
Konsultasi

Kewajiban Nafkah Anak Setelah Orang Tua Bercerai

Bagikan
Rindo Manurng

Salah satu pertanyaan yang paling sering disampaikan klien kepada saya adalah:

“Kalau sudah bercerai, apakah ayah masih wajib membiayai anak?”

Jawabannya tegas” Ya tetap wajib.

Perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian tidak memutus hubungan darah maupun tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Walaupun anak tinggal bersama ibunya, ayah pada prinsipnya tetap bertanggung jawab memenuhi biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak.

Dalam praktiknya, masalah sering muncul karena setelah perceraian ayah mulai mengurangi nafkah, membayar tidak teratur, atau bahkan berhenti memberikan nafkah sama sekali.

Ada pula ayah yang beranggapan bahwa karena hak asuh anak berada pada ibu, seluruh biaya anak otomatis menjadi tanggung jawab ibu.

Anggapan tersebut tidak benar.

Melalui artikel ini, saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai tanggung jawab ayah, cara menentukan jumlah nafkah anak, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila nafkah tidak dibayarkan.

Perceraian Tidak Menghapus Tanggung Jawab sebagai Ayah

Ketika suami dan istri bercerai, yang berakhir adalah hubungan perkawinannya.

Kedudukan mereka sebagai ayah dan ibu dari anak tetap ada.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan pada intinya menentukan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah.

Dalam perkara keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Artinya, seorang ayah tidak dapat menghindari kewajibannya hanya dengan alasan:

  • Sudah bercerai dengan ibu anak;
  • Anak tinggal bersama ibunya;
  • Ibu anak sudah bekerja;
  • Mantan istri sudah menikah lagi;
  • Ayah jarang bertemu anak;
  • Hubungan ayah dan ibu tidak baik; atau
  • Hak asuh anak diberikan kepada ibu.

Hubungan pribadi antara mantan suami dan mantan istri tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan hak anak.

Nafkah tersebut bukanlah pemberian untuk mantan istri.

Nafkah itu merupakan hak anak yang pelaksanaannya biasanya diterima dan dikelola oleh orang tua yang mengasuh anak.

Apa Saja yang Termasuk Nafkah Anak?

Banyak orang mengira nafkah anak hanya berupa uang makan. Padahal kebutuhan anak jauh lebih luas.

Nafkah anak dapat meliputi:

  • Makanan dan minuman;
  • Pakaian;
  • Tempat tinggal;
  • Biaya sekolah;
  • Buku dan perlengkapan pendidikan;
  • Transportasi sekolah;
  • Biaya kesehatan dan pengobatan;
  • Susu, popok, dan kebutuhan anak balita;
  • Kegiatan pendidikan atau pengembangan kemampuan anak; serta
  • Kebutuhan lain yang wajar sesuai umur dan keadaan anak.

Karena kebutuhan anak selalu berkembang, jumlah nafkah tidak seharusnya dipandang sebagai angka yang berlaku tetap untuk selamanya.

Biaya anak usia tiga tahun tentu berbeda dengan kebutuhan anak yang sudah memasuki sekolah menengah.

Itulah sebabnya, ketika menyusun gugatan, kami biasanya mempertimbangkan kemungkinan kenaikan jumlah nafkah secara berkala di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Siapa yang Wajib Membayar Nafkah Anak?

Pada prinsipnya, ayah bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Namun, bukan berarti ibu sama sekali tidak memiliki tanggung jawab.

Kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak.

Apabila ayah benar-benar tidak mampu, pengadilan dapat mempertimbangkan keadaan tersebut dan menentukan pembagian tanggung jawab yang sesuai.

Hal yang perlu dibedakan adalah antara benar-benar tidak mampu dan sengaja tidak mau membayar.

Seorang ayah mungkin benar-benar tidak mampu karena sakit berat, kehilangan pekerjaan, atau mengalami keadaan ekonomi yang dapat dibuktikan.

Keadaan seperti itu berbeda dengan ayah yang sebenarnya bekerja dan memiliki penghasilan, tetapi sengaja menyembunyikan penghasilannya atau mendahulukan kebutuhan lain daripada kebutuhan anak.

Dalam persidangan, hakim akan melihat kemampuan nyata ayah, bukan hanya menerima begitu saja pengakuan bahwa dirinya tidak memiliki uang.

Sampai Kapan Nafkah Anak Harus Diberikan?

Untuk perkara keluarga Islam, kewajiban nafkah pada umumnya berlangsung sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batas usia 21 tahun sepanjang anak belum menikah dan belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Namun, keadaan setiap anak dapat berbeda.

Anak yang masih bersekolah, sedang menempuh pendidikan, memiliki disabilitas, atau belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dapat membutuhkan perlindungan dan dukungan lebih lanjut. Karena itu, penentuan kewajiban nafkah tidak selalu cukup hanya dengan melihat angka usia.

Prinsip yang paling penting adalah kepentingan terbaik bagi anak serta kemampuan orang tua.

Bagaimana Menentukan Jumlah Nafkah Anak?

Tidak ada satu angka yang berlaku sama untuk semua perkara. Pengadilan tidak menetapkan bahwa setiap ayah wajib memberikan persentase tertentu dari gajinya.

Jumlah nafkah anak biasanya ditentukan dengan mempertimbangkan dua hal utama:

  1. Kebutuhan yang wajar bagi anak; dan
  2. Kemampuan ekonomi ayah.

Kebutuhan anak dapat dihitung dari pengeluaran bulanan seperti makan, susu, sekolah, transportasi, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Sementara itu, kemampuan ayah dapat dilihat dari:

  • Gaji atau penghasilan bulanan;
  • Jenis pekerjaan;
  • Usaha yang dijalankan;
  • Rekening dan transaksi keuangan;
  • Kepemilikan kendaraan atau aset;
  • Gaya hidup;
  • Tanggungan lain yang sah; serta
  • Kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Hakim akan berusaha menentukan jumlah yang layak. Jumlahnya harus cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga harus realistis agar dapat dilaksanakan oleh ayah.

Apakah Jumlah Nafkah Harus Mengikuti UMK Kota Batam?

UMK Kota Batam dapat digunakan sebagai salah satu gambaran keadaan ekonomi dan biaya hidup, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menentukan nafkah anak.

Besarnya nafkah tidak otomatis sama dengan UMK dan tidak selalu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari UMK. Hakim tetap mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah.

Sebagai contoh, seorang ayah dengan penghasilan Rp5.000.000 per bulan tentu memiliki kemampuan yang berbeda dengan ayah yang memperoleh penghasilan Rp20.000.000 per bulan. Jumlah anak yang harus dibiayai juga akan memengaruhi penilaian.

Karena itu, tuntutan nafkah sebaiknya dihitung secara masuk akal dan didukung dengan rincian kebutuhan, bukan sekadar menyebut angka yang tinggi tanpa dasar.

Contoh Sederhana Menghitung Kebutuhan Anak

Misalnya, seorang anak membutuhkan biaya setiap bulan sebagai berikut:

  • Makan dan kebutuhan harian: Rp1.500.000;
  • Biaya sekolah: Rp700.000;
  • Transportasi: Rp400.000;
  • Susu dan kebutuhan kesehatan: Rp500.000;
  • Pakaian dan kebutuhan lainnya: Rp400.000.

Total kebutuhan anak diperkirakan sebesar Rp3.500.000 per bulan.

Angka tersebut belum tentu seluruhnya dibebankan kepada ayah tanpa mempertimbangkan penghasilannya. Namun, rincian seperti ini membantu menunjukkan kepada hakim bahwa jumlah yang diminta memiliki dasar dan berkaitan langsung dengan kebutuhan anak.

Jika biaya sekolah dibayar per semester atau per tahun, siapkan bukti tagihan sekolah. Untuk biaya kesehatan, siapkan kuitansi, resep, atau perkiraan kebutuhan pengobatan. Semakin jelas perinciannya, semakin mudah kebutuhan anak dinilai.

Bukti Apa yang Perlu Disiapkan?

Apabila nafkah anak akan diminta melalui pengadilan, beberapa dokumen yang sebaiknya dipersiapkan antara lain:

  • Akta kelahiran anak;
  • Kartu Keluarga;
  • Buku nikah atau akta perkawinan;
  • Putusan perceraian, apabila sudah bercerai;
  • Bukti biaya sekolah;
  • Bukti pembayaran uang pangkal atau uang kegiatan;
  • Kuitansi pengobatan;
  • Bukti pembelian susu dan kebutuhan anak;
  • Catatan pengeluaran bulanan;
  • Bukti penghasilan ayah, apabila tersedia;
  • Percakapan mengenai permintaan nafkah;
  • Bukti transfer nafkah sebelumnya; dan
  • Bukti bahwa ayah berhenti atau tidak teratur membayar nafkah.

Apabila slip gaji ayah tidak dimiliki, bukan berarti tuntutan tidak dapat diajukan. Pekerjaan, usaha, aset, transaksi, dan pola hidup ayah dapat dijelaskan serta dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Sebaiknya Nafkah Anak Diminta Saat Perceraian

Jika perkara perceraian belum diajukan, tuntutan nafkah anak sebaiknya dimasukkan langsung ke dalam gugatan atau permohonan perceraian.

Dalam cerai gugat, istri dapat meminta agar pengadilan:

  • Menetapkan anak berada dalam pengasuhannya;
  • Menghukum ayah membayar nafkah anak setiap bulan;
  • Menentukan tanggal pembayaran;
  • Menentukan kenaikan nafkah secara berkala; serta
  • Menetapkan bahwa biaya pendidikan dan kesehatan tertentu dibayar di luar nafkah bulanan.

Dalam cerai talak, istri sebagai Termohon juga dapat mengajukan tuntutan melalui gugatan rekonvensi apabila terdapat hak anak atau hak istri yang harus diperjuangkan.

Jangan hanya meminta perceraian, tetapi melupakan kebutuhan anak setelah putusan. Jika nafkah anak tidak diminta dan tidak diputuskan, penagihannya di kemudian hari dapat menjadi lebih panjang karena mungkin diperlukan gugatan tersendiri.

Bagaimana Jika Sudah Bercerai tetapi Putusan Tidak Mengatur Nafkah Anak?

Apabila putusan perceraian tidak memuat kewajiban nafkah anak, ibu atau pihak yang mengasuh anak dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan yang berwenang.

Dalam gugatan tersebut, dapat diminta agar ayah dihukum untuk:

  • Membayar nafkah anak setiap bulan;
  • Membayar pada tanggal tertentu;
  • Menanggung biaya pendidikan dan kesehatan;
  • Memberikan kenaikan nafkah secara berkala; serta
  • Membayar nafkah yang telah dilalaikan, sepanjang dapat diminta dan dibuktikan menurut keadaan perkara.

Pengajuan nafkah anak tidak harus selalu bersamaan dengan gugatan perceraian. Hak anak tetap dapat diperjuangkan setelah perceraian selesai.

Apakah Nafkah Anak Dapat Naik Setiap Tahun?

Bisa dimintakan.

Biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak cenderung meningkat setiap tahun. Karena itu, dalam praktik peradilan agama dikenal kemungkinan meminta kenaikan nafkah anak sekitar 10% sampai dengan 20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tetap memperhatikan keadaan ekonomi serta kemampuan ayah.

Namun, kenaikan tersebut tidak otomatis berlaku apabila tidak diminta atau tidak dicantumkan dalam putusan. Oleh karena itu, rumusan tuntutan harus dibuat secara jelas sejak awal.

Contoh tuntutannya dapat berbunyi:

Menghukum ayah untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Besaran dan persentase akhirnya tetap menjadi kewenangan majelis hakim.

Bagaimana Jika Ayah Tidak Membayar Nafkah Setelah Diputus Pengadilan?

Jika putusan sudah menghukum ayah membayar nafkah, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, lakukan langkah secara bertahap.

1. Simpan Putusan dan Catatan Pembayaran

Catat bulan apa saja yang sudah dibayar, jumlah yang diterima, dan bulan yang belum dibayar. Simpan bukti transfer, percakapan, serta bukti permintaan pembayaran.

Catatan tersebut penting untuk menghitung jumlah tunggakan.

2. Sampaikan Teguran Tertulis

Ibu atau kuasa hukumnya dapat mengirimkan teguran atau somasi kepada ayah. Isinya menyebutkan dasar kewajiban berdasarkan putusan, jumlah tunggakan, batas waktu pembayaran, dan akibat hukum apabila tetap tidak dilaksanakan.

Somasi memang tidak selalu menjadi syarat mutlak untuk mengajukan eksekusi, tetapi berguna sebagai bukti bahwa ayah sudah diberi kesempatan untuk menjalankan putusan secara sukarela.

3. Ajukan Permohonan Eksekusi

Jika ayah tetap tidak membayar, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan.

Ketua pengadilan dapat memanggil pihak yang tidak melaksanakan putusan untuk diberi teguran atau aanmaning. Apabila tetap tidak dipenuhi, proses dapat dilanjutkan berdasarkan hukum acara eksekusi.

Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi nafkah anak tidak selalu mudah. Pengadilan perlu mengetahui aset atau sumber penghasilan yang dapat menjadi sasaran pelaksanaan putusan. Karena itu, informasi mengenai pekerjaan, rekening, kendaraan, usaha, atau aset ayah sangat membantu.

4. Ajukan Gugatan atas Tunggakan Nafkah jika Diperlukan

Dalam keadaan tertentu, nafkah anak yang telah dilalaikan dapat dituntut sebagai nafkah lampau anak. Pengajuan tersebut harus disusun dengan hati-hati dan didukung rincian periode serta jumlah yang tidak dibayarkan.

Misalnya, putusan menetapkan nafkah sebesar Rp3.000.000 per bulan, tetapi selama delapan bulan ayah hanya membayar dua kali. Perlu dibuat perhitungan yang jelas mengenai pembayaran yang sudah diterima dan jumlah tunggakan yang masih harus dipenuhi.

Apakah Ayah Bisa Langsung Dipidana karena Tidak Membayar Nafkah?

Tidak setiap keterlambatan atau kegagalan membayar nafkah otomatis menjadi tindak pidana.

Masalah nafkah setelah perceraian pada dasarnya lebih dahulu berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban keperdataan dan putusan pengadilan. Namun, apabila terdapat unsur penelantaran dalam rumah tangga atau anak sengaja dibiarkan tanpa kebutuhan hidup yang semestinya, fakta tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Langkah pidana tidak boleh digunakan hanya sebagai ancaman untuk menekan mantan pasangan. Harus diperiksa terlebih dahulu:

  • Apakah benar terjadi penelantaran;
  • Apakah ayah memiliki kewajiban hukum;
  • Apakah ayah sebenarnya mampu tetapi sengaja tidak memenuhi kewajibannya;
  • Bagaimana kondisi anak akibat tidak diberikannya nafkah; dan
  • Apakah unsur tindak pidana dapat dibuktikan.

Karena setiap perkara memiliki keadaan yang berbeda, sebaiknya dilakukan penilaian hukum terlebih dahulu sebelum membuat laporan.

Bagaimana Jika Ayah Mengaku Tidak Boleh Bertemu Anak?

Hak bertemu anak dan kewajiban membayar nafkah adalah dua persoalan yang berbeda.

Jika ibu menghalangi ayah bertemu anak tanpa alasan yang sah, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi, mediasi, atau permohonan hukum mengenai akses bertemu anak.

Namun, ayah tidak boleh menghentikan nafkah sebagai bentuk hukuman karena tidak diperbolehkan bertemu anak. Anak tidak boleh menjadi korban pertengkaran antara kedua orang tuanya.

Sebaliknya, ibu juga sebaiknya tidak menggunakan anak sebagai alat untuk memaksa atau menghukum mantan suami. Seluruh keputusan harus tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Bagaimana Jika Ayah Menikah Lagi dan Memiliki Anak Baru?

Pernikahan baru tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya.

Ayah memang dapat menjelaskan seluruh tanggungannya kepada pengadilan, termasuk keluarga baru. Namun, anak dari perkawinan sebelumnya tetap memiliki hak yang harus dipenuhi.

Keputusan untuk menikah lagi seharusnya tidak menyebabkan kebutuhan anak yang sudah ada menjadi diabaikan. Pengadilan akan menilai kemampuan ayah secara keseluruhan dan menentukan jumlah yang adil serta realistis.

Apakah Ibu Harus Memberikan Laporan Penggunaan Nafkah?

Pada dasarnya, nafkah digunakan untuk kepentingan anak. Dalam keadaan normal, tidak setiap pengeluaran kecil harus dilaporkan seperti laporan keuangan perusahaan.

Namun, keterbukaan tetap baik untuk mencegah perselisihan. Jika ayah meragukan penggunaan uang, orang tua dapat menyepakati sistem pembayaran yang jelas, misalnya:

  • Nafkah bulanan ditransfer ke rekening tertentu;
  • Uang sekolah dibayarkan langsung ke sekolah;
  • Biaya pengobatan dibayar berdasarkan kuitansi;
  • Pengeluaran besar dibicarakan terlebih dahulu; atau
  • Dibuat catatan sederhana mengenai kebutuhan anak.

Yang harus dihindari adalah menjadikan permintaan laporan sebagai alasan untuk menahan seluruh nafkah. Selama kebutuhan anak nyata, kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi.

Contoh Permasalahan yang Sering Terjadi

Seorang ibu memperoleh hak asuh terhadap dua orang anak setelah perceraian. Dalam putusan, ayah dihukum membayar nafkah sebesar Rp4.000.000 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Selama tiga bulan pertama, pembayaran berjalan lancar. Setelah ayah menikah lagi, jumlah pembayaran berkurang menjadi Rp1.000.000 dan kemudian berhenti sama sekali.

Dalam keadaan seperti ini, ibu sebaiknya:

  1. Menyimpan salinan putusan;
  2. Mengumpulkan bukti pembayaran yang pernah diterima;
  3. Membuat perhitungan tunggakan;
  4. Mengirimkan teguran tertulis;
  5. Meminta penyelesaian secara baik-baik atau melalui mediasi; dan
  6. Jika tetap tidak dipenuhi, mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.

Jangan hanya mengandalkan pembicaraan melalui telepon. Semua komunikasi penting sebaiknya memiliki bukti tertulis.

Saran Saya kepada Orang Tua yang Sudah Bercerai

Perceraian sering menyisakan luka dan perselisihan. Namun, anak tidak boleh dijadikan alat untuk membalas mantan pasangan.

Kepada ayah, saya selalu mengingatkan bahwa nafkah bukanlah bantuan sukarela. Nafkah merupakan kewajiban dan hak anak. Membayar kebutuhan anak juga tidak membuat uang tersebut menjadi milik mantan istri.

Kepada ibu, saya menyarankan agar tuntutan nafkah disusun secara wajar, terperinci, dan sesuai kebutuhan nyata anak. Hindari meminta jumlah yang tidak sebanding dengan penghasilan ayah karena putusan yang terlalu tinggi tetapi tidak dapat dilaksanakan juga tidak menyelesaikan masalah.

Yang dibutuhkan adalah putusan yang adil, cukup untuk anak, dan realistis untuk dipatuhi.

Konsultasi Hukum Nafkah Anak di Batam

Apabila Anda sedang menghadapi persoalan nafkah anak setelah perceraian, pastikan terlebih dahulu apakah kewajiban tersebut sudah tercantum dalam putusan.

Jika belum tercantum, dapat dipertimbangkan untuk mengajukan gugatan nafkah anak. Jika sudah diputus tetapi tidak dibayarkan, dapat dilakukan teguran, perhitungan tunggakan, dan permohonan eksekusi sesuai keadaan perkara.

Setiap kasus perlu diperiksa berdasarkan putusan, kemampuan ayah, kebutuhan anak, riwayat pembayaran, dan bukti yang tersedia.

Rindo Manurung
Advokat dan Konsultan Hukum
Konsultan Hukum Indonesia – Batam

Catatan: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk satu perkara tertentu. Langkah hukum harus disesuaikan dengan fakta, dokumen, dan putusan dalam masing-masing perkara.

Artikel ini merupakan informasi umum. Untuk kebutuhan pendampingan, persoalan Anda perlu ditelaah berdasarkan keadaan dan dokumennya.

Bagikan
Fadli Saputra

Penulis artikel di Pengacara Batam.

Lihat artikel penulis

MARI BERBICARA

Langkah berikutnya
dimulai di sini.

Ceritakan kebutuhan Anda.
Kami siap mendengarkan.

Konsultasi WhatsApp